Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Setiap Pembangunan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan

    BLH provinsi DIY
    BLH provinsi DIY
    BLH provinsi DIY

    Layaknya dua sisi mata uang yang memiliki nilai yang sama, begitu juga dengan pembangunan dan lingkungan sudah selayaknya berjalan beriringan dan harmonis. Pembangunan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia akan berdampak langsung pada lingkungan alam sekitar. Maka diperlukan analisis yang tepat mengenai efek-efek yang timbul akibat pembangunan yang berlangsung, sehingga efek pembangunan dapat dirasakan nyata.

    Menurut Kepala Subbidang Kajian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY), Ir. Didik Sulistyo Putro, MSi setiap kegiatan pembangunan seharusnya dimulai dengan dokumen lingkungan. Dari dokumen lingkungan tersebut dapat di ketahui efek-efek yang dapat muncul, dan apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat. Apabila dokumen yang diajukan oleh pemrakarsa lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan maka dokumen tersebut akan di kembalikan.

    “Semua pembangunan harus memiliki dokumen lingkungan. Setelah mendapat Ijin Pemanfaat Tanah. Hal ini penting untuk meminimalisir kerusakan alam lingkungan akibat pembangunan. Ada dua dokumen, yakni dokumen UKL- UPL untuk pembangunan yang tidak berdampak penting, dan AMDAL untuk pembangunan berdampak penting. Semua diatur dalam Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup”, ucap Didik.

    Dikatakannya setiap pengajuan dokumen lingkungan harus dilakukan penapisan terlebih dahulu di tingkat kabupaten atau kota untuk mengetahui apakah dokumen tersebut dalam bentuk UKL-UPL atau harus AMDAL. Setelah ada keterangan harus Amdal maka kabupaten/kota akan memberikan surat rekomendasi kepada Komisi Penilaian Amdal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di kantor Badan Lingkungan Hidup. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan melalui dua tahap, yaitu penilaian terhadap kelengkapan administrasi Kerangka Acuan-ANDAL yang dilakukan oleh sekretariat dan penilaian teknis oleh Komisi Penilai AMDAL yang meliputi penilaian Kerangka Acuan-ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

    Dalam melaksanakan tugas penilaian dokumen AMDAL, Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

    “Dari 4 kabupaten dan satu kota madya, hanya BLH kota yang sudah memiliki Komisi Penilaian Amdal, untuk kabupaten setelah dilakukan penapisan awal berkas dokumen akan di serahkan kepada BLH Provinsi yang memiliki Komisi Penilaian AMDAL”, ucapnya.

    Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

    Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

    Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) adalah dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan dalam izin.
    “Setelah dikeluarkan surat rekomendasi dari komisi analisis Amdal maka akan diterbitkan surat ijin lingkungan yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lainnya”, katanya. Diungkapkan Muchamad Rifqi Sultoni, SIP. Staf Sekretariat Amdal / Staf Subbidang Kajian Lingkungan BLH DIY pemutusan dokumen tersebut dapat diteruskan atau tidak tergantung pada Komisi Penilaian AMDAL.

    “Komisi Penilaian AMDAL merupakan lintas sektoral, misalnya ada dari pihak kepolisian, BAPPEDA, dan masyarakat sekitar. Dalam komisi tersebut akan diputuskan apakah dokumen tersebut disetujui atau tidak karena akan di bahas prediksi-prediksi/dampak-dampak yang mungkin muncul setelah pembangunan”, ungkapnya.

    Mekanisme pengajuan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dapat ditempuh pemakrasa dengan mengajukan dokumen AMDAL secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua Komisi Penilai AMDAL dengan syarat;

    a. Pengajuan dokumen Kerangka Acuan-ANDAL
    Pemrakarsa menyerahkan 2 (dua buah) eksemplar Kerangka Acuan-ANDAL untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
    Dalam hal Kelengkapan Administrasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL, Pemrakarsa kegiatan dapat menggandakan sebanyak 15 (eksemplar) untuk dilakukan penilaian secara teknis oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL.

    b. Pengajuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL
    Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan Kerangka Acuan-ANDAL yang telah disetujui atau karena sudah terlampauinya jangka waktu 30 hari kerja namun Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan-ANDAL. Pemrakarsa menyerahkan 2 (dua) eksemplar dokumen ANDAL dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
    Bila Kelengkapan Administrasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL, Pemrakarsa kegiatan dapat menggandakan sebanyak 15 (eksemplar) untuk dilakukan penilaian secara teknis oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL.
    Bersamaan dengan pengajuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Gubernur. Setelah diterimanya permohonan izin lingkungan, Gubernur melalui Komisi Penilai Amdal mengumumkan permohonan dimaksud.

    Sedangkan untuk pengajuan dokumen UKL-UPL atau SPPL, pemrakarsa mengajukan dukumen bersamaan dengan pengajuan permohonan izin lingkungan dan diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup DIY sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Pemeriksaan dokumen UKL-UPL dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa UKL-UPL di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengajuan SPPL diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup DIY sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Pemeriksanaan SPPL dilaksanakan oleh sub Bidang Kajian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup DIY.

    Lebih lanjut diimbuhkannya jika pemrakarsa ingin mengajukan dokumen lingkungan hendaknya pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan pihak lain, baik itu sebagai penyusun perorangan atau yang tergabung dalam lembaga jasa penyusunan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen AMDAL yang telah memiliki sertifikat kompetensi, terdiri dari 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai ketua tim dan 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai anggota tim. Greg – red

    Pemerintah DIY
    Badan Lingkungan Hidup

    Jl. Tentara Rakyat Mataram no.53
    Yogyakarta, 55231
    Telp.(0274)563014
    Fax. (0274) 523524

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain