Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Teras

Hak Atas Kepemilikan Harta Properti

Foto Ilustrasi
[block:views=similarterms-block_1]

Sebelum membeli rumah, tanah, atau properti pastikan sudah mengecek dengan seksama ijin dan sertifikat rumah. Setiap jenis sertifikat rumah, memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak penguasaan atau bukti kepemilikan tanah. Sama halnya dengan kendaraan, entah mobil ataupun motor, yang pemiliknya harus mengantongi BPKB. Bicara sertifikat tanah, hampir dapat dipastikan Anda akan familiar dengan salah satu dari istilah-istilah menyangkut hak atas tanah berikut ini, seperti HGB (Hak Guna Bangunan), HM (Hak Milik), ataupun HGU (Hak Guna Usaha). Masing-masing hak atas tanah tersebut, tentu saja dibuktikan dengan sertifikat sebagai bukti yang otentik, seperti SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk HGB, lalu SHM atau Sertifikat Hak Milik untuk HM, dan SHGU atau Sertifikat Hak Guna Usaha untuk HGU.

Cermat Menyikapi Perumahan Bersubsidi

Menyikapi perumahan bersubsidi
[block:views=similarterms-block_1]

Program sejuta rumah yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi backlog properti hingga tahun 2017 ini masih terus digulirkan. Bahkan memasuki tahun 2017 harga satuan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah ditingkatkan. Tak terkecuali di kota Jogja. Tahun 2016 harga rumah subsidi dipatok pada harga 116,5 juta, kini di tahun 2017 menjadi 123 juta. Hal tersebut jelas peran pemerintah ingin mendorong penyediaan perumahan yang layak huni.

Dari data yang dicatat DPD REI DIY permintaan rumah subsidi cukup baik hanya saja pengembang terkendala di perijinan dan harga dasar tanah yang sudah cukup tinggi. Adapun tanah yang masuk untuk harga rumah subsidi biasanya berada di pinggiran kota Jogja.

Mengapa dalam Transaksi Properti Membutuhkan Peran Notaris & PPAT ?

Foto_Ilustrasi
Ilustrasi foto
Natalia Lestari Retno Rahayu, S.H, MKn
[block:views=similarterms-block_1]

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang biasa disebut AKTA PPAT yaitu akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Dengan ditanda tanganinya akta-akta dihadapan PPAT oleh para pihak, maka telah terjadi peralihan atau pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Notaris dan PPAT dalam transaksi jual – beli adalah suatu yang mutlak khususnya bagi pembeli.

Mengurus IMB Skala Kecil Di Sleman, Bisa Dilakukan Di Kecamatan

Mengurus IMB Skala Kecil Di Sleman Bisa Dilakukan Di Kecamatan
[block:views=similarterms-block_1]

Mengurus Izin Mendirikan Bangunan(IMB) masih menjadi salah satu yang dianggap merepotkan. Kompleksnya urusan kelengkapan birokrasi sering membuat banyak orang memilih jalan pintas dengan lewat membayar pihak dan atau oknum masyarakat dan oknum pemerintah. Padahal sebenarnya jika masyarakat tahu seluk beluknya mengurus IMB sebenarnya tidak terlalu rumit amat. Khusus di wilayah administrasi Pemkab Sleman, pengurusan IMB di Sleman memang memakan waktu cukup relatif lama, kurang lebih 2 - 3 bulan.

PPh jadi 2,5 % Diharapkan Sektor Properti Tumbuh

Foto Ilustrasi
[block:views=similarterms-block_1]

Pemerintah kembali menggulirkan insentif pajak dengan memangkas pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016, tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya.

Kebijakan Penyederhanaan Izin Rumah Murah

Kebijakan Penyederhanaan Izin Rumah
[block:views=similarterms-block_1]

Seiring program Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan satu juta rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), banyak pengembang lewat organisasi REI, Apersi, dan lainnya meminta pemerintah memberikan kebijakan berupa kemudahan, terutama dalam pengurusan perizinan. Bahkan untuk Pengembang yang berbasis penyedia rumah murah FLPP meminta untuk pengadaan Perumahan Sejahtera Tapak ini bisa dipadatkan atau disederhanakan hanya menjadi satu perizinan.

Lika Liku Perijinan Perumahan, Di Sleman

Kantor DPD REI Jogja
Rama Adyaksa Pradipta, ST.MT. Sekretaris DPD REI DIY
[block:views=similarterms-block_1]

Dalam rangka menarik minat pengembang untuk berpartisipasi membangun rumah murah, pemerintah berencana menyederhanakan perijinan di daerah. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya menggerakkan pembangunan perumahan rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena tidak bisa membangun sendirian, pemerintah memerlukan dukungan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Urus Sertipikat, Sehari Jadi di BPN Sleman

Unit pelayanan BPN Sleman
Kantor BPN Sleman
Drs. Suwito, S.H,M.Kn
[block:views=similarterms-block_1]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi layanan pertanahan dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stake holder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas layanan pertanahan.

BPN Kanwil DIY, Gencarkan Reformasi Layanan Pertanahan

Pertanahan DIY
Arie Yuriwin SH, Msi
[block:views=similarterms-block_1]

Tanah merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Luasan tanah yang tak dapat berkembang menjadikan tanah sebagai aspek yang kian langka. Namun, pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Hampir di setiap daerah permasalahan tanah akan selalu muncul. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Statusnya sebagai daerah istimewa memunculkan status tanah yang istimewa juga. Sejumlah gejolak tersebut ada yang dapat diurai oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat lokal namun ada pula yang belum dapat diselesaikan hingga tingkat pusat. Masing-masing persoalan memiliki derajat kepentingan yang berbeda dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Setiap pihak perlu memahami setiap persoalan yang ada guna menghindari pengulangan yang sama dari tahun ke tahun.

Peraturan Daerah Rumah Susun Wilayah Kota Jogja

Rumah susun kota Jogja
Gatot Sudarmono KaBid Regulasi & Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogya
[block:views=similarterms-block_1]

Berkembangnya Yogyakarta sebagai kota budaya berbasis pendidikan dan destinasi wisata turut menggeliatkan bisnis properti, terutama hunian vertikal. Tingginya kebutuhan hunian menjadi penyebab alasan hunian vertikal akan menggeliat di wilayah kota dan sekitarnya. Kabid. Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmono mengatakan, keterbatasan lahan di perkotaan untuk pemenuhan tempat tinggal menjadi alasan hunian vertikal sebagai solusinya. “Kebutuhan pasar saat ini untuk wilayah Kota akan mengarah pada hunian vertikal, misalnya rumah susun. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya harga tanah dan satu-satunya jalan adalah membangun hunian vertikal,” ucapnya saat ditemui di kantornya.

PARTNER
Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah