Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Teras

DPD REI DIY Menjawab Tantangan Penyediaan Rumah Bersubsidi & Rumah Murah Terjangkau

Ketua & Sekretaris DPD REI DIY,  Rama A. Pradipta & Ilham M. Nur
[block:views=similarterms-block_1]

Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DIY, terus berusaha mengoptimalkan kinerja sesuai fungsi dan tugasnya sebagai salah satu asosiasi perusahaan berbasis bisnis properti. Tentu saja harus bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik langsung dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah/Kota setempat.

Persetujuan Prinsip Di DPTR, Hulu Dari Proses Perijinan Perumahan Bantul

Ir. Wiyana, MT dan Agus Muji Hartono, SE
[block:views=similarterms-block_1]

Seperti pernah diungkapkan Totok Budiharto, Kabid Pendataan & Penetapan DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Bantul, bahwa Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir ini menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis perumahan. “Bantul sudah menjadi daerah alternatif para developer untuk membuka perumahan, apalagi sekarang infrastruktur sudah sangat signifikan. Misalnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sudah hampir tersambung dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kemudian faktor keberadaan beberapa Kampus Ternama, misalnya UMY Terpadu di kecamatan Kasihan, pembangunan kampus Terpadu UIN yang ekspansi ke kecamatan Pajangan dengan rencana membuka lahan 70 hektar, dan yang terbaru sudah dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport akan memberi efek signifikan untuk membuat ekspansi perumahan ke sisi Selatan kota Jogja menjadi lebih pesat,” terangnya.

Percepatan Perijinan IMB Kabupaten Bantul

Percepatan Perijinan IMB kabupaten Bantul
Ir. Sri Muryuwantini, MM.
[block:views=similarterms-block_1]

Setelah Moratorium Perumahan di Kabupaten Bantul di 5 Kecamatan berakhir di akhir 2016, membuat Kabupaten di sisi Selatan DIY ini mengalami pertumbuhan signifikan di bidang perijinan, khususnya yang terkait dengan bangun bangunan. Sebagai salah satu dinas yang memegang peran penting regulasi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berupaya melakukan terobosan dan inovasi pelayanan. DPMPT Kabupaten Bantul terus berupaya menjadi lembaga pelayanan yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Seperti diungkapkan oleh Ir. Sri Muryuwantini, MM., selaku Kepala DPMPT Kabupaten Bantul, bahwa secara bertahap DPMPT ingin mewujudkan pelayanan yang optimal dan ideal, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat perihal reformasi birokrasi. Salah satu wujudnya yakni pemangkasan birokrasi yang dirasa menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat dan investor. “Secara bertahap dan kontinu, kami akan terus mencari formula yang ideal dan melakukan berbagai evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik diberikan dengan menilai unsur-unsur seperti penerapan Standar Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, SDM, Sarana Prasarana, serta inovasi.

Juklak Regulasi Apartemen & Ketinggian Bangunan Pemkot Jogjakarta

Juklak Regulasi Apartemen & Ketinggian Bangunan Pemkot Jogjakarta
[block:views=similarterms-block_1]

Setelah sebelumnya mereview perihal mekanisme regulasi rumah susun dan apartemen komersial kota Jogjakarta, diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk mengaplikasikannya di masyarakat. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Rumah Susun. Hal ini digunakan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun pemkot sebagai pihak regulatornya. Berbagai pengertiannya sebagai petunjuk pelaksanaan Perwal tersebut, khususnya sebagai acuan untuk menegakkan koridor legalitas di bisnis rumah susun komersial atau sering disebut Apartemen.

Mekanisme Regulasi Rumah Susun & Apartemen Komersial Kota Jogjakarta

Dinas Penanaman modal dan Perijinan Kota Yogyakarta
Loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan kota Yogyakarta
Setiono
[block:views=similarterms-block_1]

Magnet Jogjakarta sebagai destinasi wisata maupun pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan faktor yang menjadi alasan banyak pelaku bisnis properti lokal maupun yang berskala nasional, membidik Jogjakarta sebagai target untuk dijadikan obyek pembangunan maupun pengembangan bisnis properti komersial. Kecepatan laju pembangunan infrastruktur bangunan komersial yang cukup pesat, khususnya di wilayah kotamadya Jogjakarta harus dikendalikan, supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif ke depannya. Dengan semakin terbatasnya lahan di area perkotaan, sangat logis apabila arah pembangunan beralih ke konsep vertical building.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, Setiono menjelaskan, keterbatasan lahan di perkotaan untuk pemenuhan tempat tinggal menjadi alasan hunian vertikal sebagai solusinya. “Kebutuhan pasar saat ini untuk wilayah Kota akan mengarah pada hunian vertikal, misalnya rumah susun. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya harga tanah dan satu-satunya jalan adalah membangun hunian vertikal. Begitu pula dengan fenomena maraknya pembangunan rumah susun komersil atau lebih kenal dengan Apartemen mulai tumbuh di beberapa titik wilayah kotamadya Jogjakarta,” ucapnya.

Musda DPD REI DIY 2017, Tantangan Penyediaan Hunian Terjangkau

Musda DPD REI DIY 2017
Para perwakilan stakehoder bisnis properti DIY
Penyerahan piagam penghargaan
Para penerima penghargaan
Serah terima jabatan Ketua DPD REI DIY dari Nur Andi W. ke Rama Adyaksa P
[block:views=similarterms-block_1]

Mahalnya harga dasar tanah di Jogjakarta menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY untuk terus mampu menyediakan kebutuhan akan rumah tinggal. Saat ini harga dasar tanah semakin susah dikontrol yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang bergantung pada penyediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Salah satu organisasi terbesar pengembang di Indonesia, REI ikut bertanggung jawab terhadap pencarian solusi dalam menjawab tantangan penyediaan akan kebutuhan rumah tinggal dan menggerakkan perekonomian dalam industri properti.

Arah Pembangunan Permukiman Sleman, dengan RDTR-(bagian.2)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Sleman
Ir. Dwike Wijayanti, MT,
Tabel Zona Pemukiman
[block:views=similarterms-block_1]

Pada tahun 2015 Bidang Tata Ruang membuat Kajian RDTR untuk Kecamatan Depok, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Sleman, sedangkan tahun 2016 membuat kajian RDTR untuk Kecamatan Moyudan, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Prambanan dari ke 7 kajian RDTR tersebut masih terus dalam proses legalisasi. Saat ini tahun 2017 Bidang Tata Ruang DPTR Sleman sedang membuat kajian RDTR untuk Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Godean. Dari ke 7 Kecamatan Depok, Kalasan, Turi, Sleman, Moyudan, Seyegan, Prambanan luasan untuk zona perumahan sebagai berikut : (lihat Tabel : Luas Zona Permukiman/Perumahan Kecamatan Depok, Kalasan, Turi, Sleman, Moyudan, Seyegan, Dan Prambanan ).

Arah Pembangunan Permukiman Sleman, Dengan RDTR-(bagian.1)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Sleman
Ir. Dwike Wijayanti, MT,
Arah Pembangunan Permukiman Sleman
Arah Pembangunan Permukiman Sleman, Dengan RDTR
Arah Pembangunan Permukiman Sleman, Dengan RDTR
[block:views=similarterms-block_1]

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling padat penduduknya sebesar 1.075.126 jiwa pada tahun 2015. Rata-rata kepadatan penduduk Sleman sebesar 1.939 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Depok 5.176 jiwa/km2 dan kepadatan terendah di Cangkringan yaitu 596 jiwa/km2. Total KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Sleman 369.534 KK dengan lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten atau 17 kecamatan. Dengan data tersebut, maka perlu diwadahi dalam tata ruang sebagai zona perumahan yang dirinci sebagai berikut (PerMen PU no. 20/PRT/M/2011 ) :

•(R1) Perumahan dengan kepadatan sangat tinggi.
•(R2) Perumahan dengan kepadatan tinggi.
•(R3) Perumahan dengan kepadatan sedang.
•(R4) Perumahan dengan kepadatan rendah.
•(R5) Perumahan dengan kepadatan sangat rendah.

dan zona campuran yang dirinci sebagai berikut :
•(C1) Perumahan dan Perdagangan/Jasa.
•(C2) Perumahan dan Perkantoran, itu adalah zona dan sub zona yang dipersiapkan untuk lokasi perumahan.

Arah Aglomerasi Pembangunan Permukiman Sleman

Kantor Bapeda Sleman
Dona Saputra Ginting
[block:views=similarterms-block_1]

Secara geografis, wilayah kabupaten dengan total 17 kecamatan serta 86 kelurahan ini, merupakan wilayah dengan kecepatan perkembangan wilayah perkotaan di provinsi DIY yang paling signifikan lajunya. Wilayahnya yang membentang dari Timur ke Barat dengan batas 2 sungai besar di Jogjakarta, yakni Sungai Opak di Timur, sungai Progo di Barat serta berhulu di Utara dengan Puncak Gunung Merapi. Sleman juga merupakan kawasan hulu dari 16 Sungai (Statistik Daerah Kabupaten Sleman 2015-red). Sungai yang bermata air di Gunung Merapi yang alirannya membelah Yogyakarta adalah Code, Opak, Progo, Gajahwong dan Winongo. Sehingga tata kelola kawasan dan pembangunan yang akan dilakukan di Sleman akan berdapak signifikan tidak hanya di Sleman, tetapi juga kawasan provinsi DI Yogyakarta secara keseluruhan.

Berkembang pesatnya Sleman sangat kental terasa dipengaruhi oleh pertambahan penduduk sebagai akibat daya tarik Sleman sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan pembangkit lingkungan bagi kaum urban. Daya tarik tersebut dianggap memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan kehidupan. Salah satu dampak yang timbul dari perkembangan kehidupan tersebut adalah terjadinya perubahan fisik di lapangan, khususnya penggunaan atau peruntukkan sebuah area pertanahan untuk menunjang kebutuhan sosial dan tuntutan faktor ekonomi dan tuntutan sebuah perkembangan jaman yang semakin kompleks. Tak ayal perubahan status pedesaan menjadi perkotaan menjadi hal yang tak bisa dihindari.

Instrumen Tata Ruang Penunjang Legalitas Bangunan Di Kulon Progo

Kulon Progo
Ir. Langgeng Raharjo, MT
[block:views=similarterms-block_1]

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Harapannya akan terwujud perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut sering terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang memanfaatkan ruang. Konflik kepentingan terhadap ruang ini semakin terasa di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang mengatur pemanfaatan ruang sampai pada tingkat blok/zona yang merupakan bagian kawasan, bahkan pengaturannya sudah sampai pada tingkat persil-persil tanah.

PARTNER
Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah