Teras

Pada tanggal 3 Agustus 2022, bertempat di The Alana Hotel & Convention Centre Yogyakarta, dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) yang ke IV (empat) Asosiasi Perumahan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui bersama, bahwa Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) adalah sebuah wadah asosiasi yang menghimpun segenap perusahaan pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia, yang dideklarasikan pada tanggal 10 November 1998 di Jakarta.

Pemerintah terus mendorong gairah industri properti untuk bangkit ditengah kondisi pandemi covid-19. Tidak hanya diberikan pada bantuan pembiayaan perumahan bagi rumah subsidi saja, melainkan juga pada rumah komersil. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun yang Di Tanggung Pemerintah.

Disampaikan Ilham Muhammad Nur, selaku Ketua DPD REI DIY dikantornya, bahwa “Pemerintah saat ini menetapkan bahwa PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun Di Tanggung Pemerintah (DTP) ditahun anggaran 2021. PPN dari rumah yang Di tanggung Pemerintah tersebut merupakan rumah tapak atau rumah susun baru yang diserah terimakan dalam kondisi siap huni.

Penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di berbagai daerah seringkali terkendala verifikasi. Padahal, fasum dan fasos merupakan kewajiban pengembang yang membangun properti komersial. Regulasi terkait kewajiban penyerahan fasum-fasos ke Pemerintah daerah tertuang dalam Permendagri nomor 9 tahun 2009, hanya saja pelaksanaan aturan tersebut belum optimal.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2017. Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen akan menghubungan dua provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, pembangunan jalan bebas hambatan ini membutuhkan lahan sangat luas untuk mencukupi total panjang 75,82 km di sejumlah kabupaten, kecamatan, dan desa yang akan terbagi atas enam seksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kinerjanya secara lebih aktif dan efektif. “Memasuki era digital ini, kami juga berupaya untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi yang semakin modern dan dalam rangka melayani generasi muda era milenial ini yang semakin kritis dan up to date,” Riyanto, selaku Kepala Bidang Ijin Pemanfaatan Ruang DPMPPT Sleman menjelaskan.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berhasil menjalankan regenerasi kepemimpinannya untuk masa bakti 2021-2024. Disampaikan Ketua terpilih Ilham Muhammad Nur dan Ir. Ngatijan Suryo Sutiarso selaku Sekjen, bahwa “Di dalam kepengurusan masa kerja kami, pastinya kami sepakat untuk membuat bisnis properti Jogjakarta tetap eksis dan terus diminati pasar, walaupun adanya pandemi membuat tantangan relatif lebih berat. Siap berkontribusi lebih baik, dan kami berkomitmen untuk semakin produktif , kreatif, dan inovatif mendukung terciptanya investasi.”

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY telah sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI, yang diselenggarakan pada 16 Januari 2021. Bertempat di The Alana Malioboro Hotel Yogyakarta. Musda ini bertujuan penyegaran atau regenerasi dan kaderisasi yang berkelanjutan sesuai AD/ART organisasi.

Masih banyak bangunan atau rumah yang digunakan untuk beribadah sering dijumpai belum memiliki legalitas yang lengkap, yakni kelengkapan IMB-nya. Fenomena ini masif terjadi di berbagai daerah, dan wilayah Kabupaten Sleman salah satunya. Disampaikan oleh Riyanto, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Ijin Pemanfaatan Ruang DPMPPT Sleman, “Kami sadari di wilayah Sleman masih banyak bangunan atau rumah ibadah yang belum memililik izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan jumlahnya bisa mencapai ribuan, dari data pemkab Sleman tahun 2019 lalu mencatat, baru 2277 unit rumah dan tempat ibadah yang memiliki IMB. Oleh karena, kami selaku perpanjangan tangan Pemkab Sleman memberikan dispensasi kepenguruan IMB bagi rumah dan tempat ibadah. Dengan landasan hukum dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta Keputusan Bupati Sleman Nomor 77.27/kep.KDH/A/2019 tentang Daftar Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat hasil validasi untuk diberikan dispensasi izin membangun bangunan,” terangnya.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Dispensasi IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB.

Perbedaan antara SHM dan SHGB tentunya penting diketahui. Hal itu erat kaitannya dengan legalitas dan tingkatan status kepemilikan suatu bangunan atau tanah. Properti dengan status SHGB kebanyakan dikembangkan menjadi sesuatu yang bersifat komersial. Biasanya developer menggunakan lahan berstatus SHGB untuk perumahan dan apartemen yang dijualnya.