Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Kepastian Hukum, Sesuai Dengan Skema Penyelenggaraan Bangunan

    Bangunan gedung didirikan sebagai sarana manusia untuk mendukung peningkatan taraf hidup. Berdasar fungsinya, bangunan gedung dapat dibagi menjadi beberapa fungsi seperti, fungsi untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Disini peran pemerintah akan sangat penting untuk mengkontrol pertumbuhan bangunan gedung. Pemerintah daerah Sleman dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

    Peraturan daerah ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun teknis, sehingga setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan memenuhi keandalan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 1990.

    Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan pengertian pada Perda No 5 Tahun 2011:
    Pada Perda No 5 ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung secara lebih luas. Bangunan gedung pada Perda No 5 tak hanya mengatur bangunan gedung saja, tetapi segala sesuatu yang merupakan hasil fisik pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh dalam suatu perumahan A, jika dulu yang harus memiliki IMB hanya bangunan rumah saja, kini segala sesuatunya yang merupakan hasil kerja konstruksi harus memiliki IMB, termasuk fasum, fasosnya. Kepala Bidang Penataan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, IR. Dwike Wijayanti, MT, menuturkan, “Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Sleman baiknya mengacu pada Perda No 5 ini agar tertib secara administrasi maupun teknis. Jika semua penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan skema penyelengaraan bangunan gedung yang ditetapkan Kabupaten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran maka kepastian hukum bisa didapat oleh si penyelenggara,” terangnya. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Setelah itu, setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun wajib memiliki SLF ( Sertifikat Laik Fungsi), kecuali rumah tinggal sederhana. SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. SLF bangunan gedung memiliki masa berlaku 20 tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 3 lantai, dan 5 tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu. Masa berlaku SLF dapat diperpanjang.

    Berkaitan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ada beberapa mekanisme yang harus dilewati oleh seorang pemohon, antara lain:
    (1) Pengajuan surat permohonan pengesahan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)/ Persyaratan Tata Bangunan dan lingkungan ( SKTBL) dan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan rencana teknis masing-masing.
    (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) Dokumen Administrasi dan Dokumen Rencana Teknis, penilaian, evaluasi, dan rekomendasi lain yang diperlukan serta persetujuan laporan perencanaan teknis yang telah memenuhi persyaratan.
    (3) Pengkajian dan survei lokasi.
    (4) Dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan pengesahan RTB/SKTBL dan IMB dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
    (5) Pemberian nasehat dan pertimbangan teknis profesional (oleh TABG untuk bangunan kepentingan umum dan kompleksitas tinggi).
    (6) Penetapan besarnya retribusi IMB.
    (7) Pembayaran retribusi IMB melalui khas daerah.
    (8) Penyerahan bukti pembayaran retribusi.
    (9) Penerbitan IMB.
    (10) Penyerahan dokumen IMB kepada pemohon.

    Melihat mekanisme permohonan IMB yang cukup banyak, diharapkan pemohon untuk lebih proaktif. “ Melihat persyaratan dan mekanisme penerbitan IMB yang cukup banyak, saya minta pemohon untuk lebih proaktif. Pada Perda No 5 ini juga mengatur lama pengajuan IMB sekitar 30 hari setelah pengajuan. Namun, dengan catatan semua peryaratan sudah lengkap dan benar. Kalau belum lengkap dan benar ya berarti waktu akan mundur karena pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu,” terang Dwike Wijayanti, Kepala Bidang Penataan Bangunan DPUP kabupaten Sleman. Dengan mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 ini, harapannya setiap pelaku bisnis properti di Jogja khususnya di Sleman memahami dan melaksanakannya sehingga produk yang mereka jual legal dan konsumen mendapatkan kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya bisa datang ke : Pemerintah Kabupaten Sleman-Dinas Pekerjaan Umun & Perumahan-Jl. Magelang Km.10 Tridadi Sleman Yogyakarta 55511-Telp. (0274) 868 501 Fax (0274) 869 472-www.slemankab.go.id (greg-RJI.com)

    PARTNER
    Archira - Architecture & Interior    A + A Studio    Sesami Architects    Laboratorium Lingkungan Kota & Pemukiman Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW    Team Arsitektur & Desain UKDW    Puri Desain