Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Juklak Sleman Perda No.5 Th 2011 - Bangunan Gedung

    Perda Sleman No 5 tahun 2011

    Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung diharapkan pembangunan gedung sesuai dengan yang arahan pemerintahan setempat. Dalam peraturan daerah ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Diantaranya adalah pengertian-pengertian bangunan gedung dalam pasal 1 ayat 5, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Maka setiap perumahan hendaknya mematuhi peraturan terbaru berkaitan dengan bangunan gedung ini.

    Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut dalam pelaksanaannya di atur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Sleman No. 49 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dalam Perbup tersebut dijelaskan pembagian bangunan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu bangunan gedung pada umumnya, bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan fungsi khusus. Bangunan gedung pada umumnya adalah bangunan untuk tempat tinggal. Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk usaha, Sosial Budaya, Keagamaan, fungsi Ganda/ Campuran. Sedangkan bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Penggolongan bangunan gedung tersebut akan berpengaruh pada perizinan dan biaya retribusi yang harus dikenakan. Secara persyaratan administrasi bangunan gedung herus memiliki surat yang menyatakan status hak tanah atau izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Setiap bangunan gedung haruslah sesuai ketetapan Persyaratan Tata Bangunan dan lingkungan ( SKTBL) dan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB). SKTBL adalah keterangan tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungannya yang berlaku pada suatu lokasi tertentu untuk kegiatan pembangunan fisik yang memiliki dampak kecil terhadap struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, sedangkan RTB adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan yang memiliki dampak besar terhadap struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

    SKTBL (yang merupakan bentuk rekomendasi tata ruang, bangunan dan lingkungan) adalah persyaratan permohonan IMB perorangan (bangunan rumah/gedung pada umumnya), sehingga permohonan SKTBL di lakukan lebih dahulu atau bersamaan dengan permohonan IMB. Sedangkan RTB adalah persyaratan permohonan IMB yang merupakan obyek IPT (perizinan yang didahului dengan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah) yaitu bangunan kepentingan umum.

    Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 kalau kita membahas bangunan gedung secara otomatis inklusif di dalamnya juga membahas sarana prasarana. Dan dalam Perbup No. 49 tahun 2012 juga dijelaskan prasarana bangunan gedung meliputi :
    a) Konstruksi pembatas atau penahan atau pengaman
    b) Penanda masuk lokasi /signage
    c) Pemanfaatan ruang terbuka dengan perkerasan
    d) Pemanfaatan ruang terbuka tanpa perkerasan
    e) Penghubung
    f) Kolam atau reservoir bawah atau atas tanah

    Rinciannya sebagai berikut :
    a. Konstruksi pembatas atau penahan atau pengaman, antara lain :
    1. Pagar;
    2. Tanggul atau retaining wall;
    3. Turap batas kavling atau persil;
    4. Drainase.

    b. Penanda masuk lokasi atau signage, antara lain :
    1. Penanda masuk;
    2. Gapura atau gardu jaga;
    3. gerbang;
    4. Reklame;
    5. Monumen.

    c. Pemanfaatan ruang terbuka dengan perkerasan, antara lain :
    1. Jalan (conblock, rabat beton, aspal);
    2. Lapangan dengan perkerasan (conblock, rabat beton);
    3. Parkir.

    d. Pemanfaatan ruang terbuka tanpa perkerasan, antara lain :
    1. Halaman atau ruang terbuka atau lapangan tanpa pekerasan;
    2. Peresapan air limbah;
    3. Peresapan air hujan.

    e. Penghubung, antara lain :
    1. Jembatan;
    2. Box culvert.

    f. Kolam atau reservoir bawah atau atas tanah, antara lain :
    1. Kolam renang;
    2. Kolam pengolahan air (water treatment);
    3. Bak penyimpanan air bawah tanah atau di atas tanah.

    g. Menara selain menara telekomunikasi seluler, antara lain :
    1. Menara antena;
    2. Menara reservoir;
    3. Cerobong asap.

    h. Menara telekomunikasi seluler.

    i. Monumen, antara lain :
    1. Tugu atau monumen dalam persil;
    2. Tugu atau monumen luar persil.

    j. Instalasi atau gardu, antara lain :
    1. Instalasi listrik, tiang listrik;
    2. Instalasi telepon, tiang telepon dan sejenisnya;
    3. Instalasi pengolahan;
    4. Shelter;
    5. Rumah kabel;
    6. Jaringan kabel;
    7. Drive thru.

    k. Reklame, meliputi :
    1. Reklame berkonstruksi, yang terdiri atas konstruksi reklame berdiri sendiri dan konstruksi reklame menempel pada bangunan gedung, antara lain :
    1. Billboard;
    2. Neonbox;
    3. Baliho;
    4. Papan nama;
    5. Videotron/megatron.
    2. Reklame tidak berkonstruksi, antara lain:
    1. Spanduk;
    2. Rontek;
    3. Banner.

    Dalam peraturan baru ini termuat peraturan sebuah bangunan tak hanya sampai dengan adanya IMB, namun kini harus ada Sertifikat Laik fungsi (SLF). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perijinan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Sedangkan SLF sendiri merupakan bukti bahwa bangunan tersebut memenuhi persyaratan keamdalan. Dalam Perda Sleman No. 5 tahun 2011 ini, SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan / digunakan. SLF bangunan gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administrasi, maupun teknis sesuai fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

    Di dalam peraturan tersebut juga di syaratkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (penyedia jasa bangunan gedung) harus bersertifikasi, demikian juga untuk perumahan, pengembang perumahan sebagai mitra Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan rumah harus masuk keanggotaan REI (Real Estate Indonesia), di mana sebagai anggota tersebut pasti memiliki tenaga – tenaga profesional di perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga bangunan-bangunan gedung pada umumnya / hunian / perumahan, juga bangunan gedung kepentingan umum dan khusus, semua memiliki keandalan suatu bangunan, tentu saja menjadi jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

    Pemerintah daerah Sleman dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelengaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga bangunan gedung di Sleman sesuai dengan fungsi dan memenuhi keamdalan, kesehatan, kenyamanan,dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungan.

    Peraturan Bupati No. 49 tahun 2012 tersebut juga mengatur penerbitan IMB dan SLF. Setiap bangunan gedung wajib memiliki dokumen IMB, termasuk di dalamnya sarana prasarana pendukungnya. IMB dapat diterbitkan apabila dokumen perencanaan teknis bangunan gedung telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. IMB untuk sarana dan prasarana bangunan gedung wajib mendapat pertimbangan teknis TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Setelah bangunan gedung selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi, bangunan tersebut akan mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Greg-Red

    PARTNER
    Archira - Architecture & Interior    A + A Studio    Sesami Architects    Laboratorium Lingkungan Kota & Pemukiman Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW    Team Arsitektur & Desain UKDW    Puri Desain