Teras

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 9 Tahun 2020 kembali memberikan dispensasi atau kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Sleman. Adapun Dispensasi dalam pengurusan IMB ini sebelumnya tertuang dalam Perbup No. 14 tahun 2018, kemudian dikeluarkan lagi Perbup Sleman Nomor 7 Tahun 2019.

Menurut Riyanto, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Ijin Pemanfatan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman , dengan dikeluarkannya Perbup yang terbaru ini bertujuan meningkatkan kepemilikan IMB untuk rumah-rumah tinggal di Kabupaten Sleman. Dalam peraturan terbaru terkait IMB ini memiliki sejumlah peraturan baru yang memudahkan dan lebih meringankan sekaligus menyederhanakan syarat pengajuan dalam proses pengajuan kepemilikan IMB.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah sepakat memutuskan pada April 2020 mendatang akan ada tambahan kuota rumah subsidi sebesar 1,5 triliun. Jumlah ini setara dengan 175 ribu unit rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah akan menggunakan pola Subsidi Selisih Bunga (SSB), namun, periode subsidi bunga program ini hanya sampai 10 tahun saja. Maksud dan tujuannya ialah ingin jumlah unit menjadi lebih banyak dan lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati program rumah murah bersubsidi ini.

Para pelaku di lapangan, khususnya pengembang sangat berharap pemerintah segera untuk merealisasikan tambahan kuota rumah subsidi sebesar 1,5 Triliun tersebut. Salah satu kebijakan Pemerintah yang kerap berubah-ubah terkait jumlah kuota rumah bersubsidi. “Jadi, logis apabila kami ragu untuk belanja tanah dan bangunan, karena stok tahun 2019 yang belum akad masih banyak, pengembang kerepotan menutup bunga pinjaman dan menutup biaya-biaya yang lainnya,” papar R.H.M Bambang Widayanto, MBA, selaku Bendahara Apernas (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional) DPW DIY.

Tepat 11 Februari 2020, DPD REI DIY mengadakan Syukuran dalam rangka Ulang Tahun REI ke 48 (11 Februari 1972-11 Februari 2020). Syukuran yang di laksanakan di Warung Wirosani Jalan Palagan Km. 13, dihadiri oleh seluruh anggota DPD REI DIY, baik jajaran pengurus, sesepuh sekaligus para penasehat, serta para anggota. Disampaikan Rama Adyaksa Pradipta, selaku Ketua DPD REI DIY bahwa “Dengan bertambahnya umur REI ini, kami juga berharap untuk bisa semakin produktif dalam wadah organisasi dan berujung pada peningkatan kualitas dari produk-produk properti yang anggota kami hadirkan di semua segmen kelas pasar properti DIY".

TOL JOGJA – BAWEN
Jalur Elevated di atas Selokan Mataram ke junction (simpang susun) tol di Seyegan, menuju junction di area Bligo yang menyambung ke arah toll Magelang – Bawen lewat sisi Timur Borobudur. Juga terdapat entry-exit toll yang di sambung ke ruas jalan arteri menuju Bandara Yogyakarta International Airport.

TOL JOGJA – CILACAP

Jangka waktu RTRW DIY yakni 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang–undangan, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan atau dinamika internal provinsi, RTRW DIY dapat ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam tahun.

Seperti diketahui bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah mencabut moratorium izin pembangunan hotel. Tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No. 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Namun izin hanya diberikan untuk hotel bintang empat dan hotel bintang lima karena hotel tersebut dapat menampung banyak wisatawan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Tak hanya hotel bintang empat dan lima, namun Pemkot membuka izin untuk penginapan berkonsep guest house atau home stay.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maguwoharjo
Seiring dengan penetapan trase Tol Trans Jawa, khususnya ruas tol Jogja – Solo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, mulai mempersiapkan beberapa titik kawasan yang diharapkan mampu meningkat perekonomiannya yang tumbuh dengan percepatan yang signifikan. Wilayah yang rencana akan dikembangkan ialah sisi Timur Sleman untuk di kemas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Seperti di sampaikan oleh Kasubbid Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Dona Saputra Ginting bahwa “Dalam rangka menyambut dua proyek jalan bebas hambatan yakni Tol Bawen - Jogja dan Jogja – Solo, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan daerah yang punya potensi dan memenuhi kajian wilayah dan kajian teknis memenuhi syarat untuk diangkat kawasannya," paparnya.

Jalan tol melintasi DIY bakal segera terwujud. Pemerintah telah menentukan jalur atau trase tol yang akan melintasi wilayah DIY. Telah diputuskan pembangunan proyek strategis nasional yakni tersambungnya tol trans jawa akan melewati kota pendidikan Jogjakarta. Semakin jelas dengan penetapan trase ruas tol yang akan dikerjakan secara bertahap. Akan ada tiga trase tol, yakni Jogja – Bawen, Jogja – Solo, dan Jogja – Cilacap.

Selain Sertifikat Hak Milik untuk legalitas tanah, ada dokumen lain yang sama kuatnya secara hukum, ada legalitas lain yang perlu diurus terkait kepemilikan ini, salah satunya IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. IMB merupakan perizinan yang diberikan Kepala Daerah pada pemilik tanah atau bangunan. Tujuannya bisa untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Karena itu, penting untuk mengurus IMB sebelum membangun sebuah hunian.

Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD REI DIY), sebagai induk asosiasi pelaku bisnis real estate yang diakui negara, bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk mengadakan Pelatihan Menjadi Developer yang Tangguh, dengan mengambil tema “Pembangunan Perumahan Layak Huni”. Bertempat di Ballroom Grand Ambarrukmo Hotel, acara yang dikemas selama 3 hari ini (16-18 Juli 2019-red) merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan & Pelatihan DPP REI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekaligus meng-update wawasan dan pengetahuan pengembang terkait tata cara serta berbagai kebijakan pembangunan, baik untuk segmen rumah komersial, rumah murah bersubsidi, maupun rumah susun, yang bermuara pada meningkatnya kualitas produk yang akan dihasilkan oleh semua level pengembang, serta terjaminnya legalitas produk propertinya.