Teras

Kabupaten Bantul menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahap II di Indonesia. Dalam rangka menuju Bantul Smart City, salah satu implementasinya mendukung Pelayanan Perijinan berbasis PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Agenda kinerja ini sudah terbilang efektif berjalan sejak dilaunching Bupati Bantul, Drs. H Suharsono tanggal 15 April 2018 lalu.

Kabupaten Bantul tak pelak menjadi kawasan incaran para penggiat bisnis properti, baik perorangan (kavlingan) maupun para developer perumahan. “Bantul sudah menjadi daerah alternatif para developer untuk membuka perumahan, apalagi sekarang infrastruktur sudah sangat signifikan. Faktor kepastian kehadiran beberapa Kampus Ternama yang berupaya memperluas kawasan pendidikannya, misalnya semakin berkembangnya pembangunan kampus UMY Terpadu di kecamatan Kasihan, pembangunan kampus Terpadu UIN yang ekspansi ke kecamatan Pajangan dengan rencana membuka lahan 70 hektar, dan yang terbaru sudah dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport akan memberi efek signifikan untuk membuat ekspansi perumahan ke sisi Selatan kota Jogja menjadi lebih pesat. Misalnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sudah hampir tersambung dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kemudian,” terang Agus Muji Hartono, SE, selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah & Tata Ruang Rinci DPTR Bantul.

Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Sleman,

Jogjakarta merupakan salah satu daerah utama tujuan wisata nasional dan predikat sebagai kota pendidikan masih menjadi magnet kuat di Daerah Istimewa ini. Tak mengherankan apabila dua faktor tersebut makin membuat para investor skala lokal maupun level nasional tertarik menanamkan modalnya. Salah satu industri yang tumbuh positif ialah bisnis properti. Banyak masyarakat yang terjebak untuk berlomba berinvestasi yang mengarah ke landed property. Seiring berjalannya waktu dan semakin terbatasnya lahan yang diperuntukkan untuk menghadirkan perumahan, membuat harga tanah semakin mahal khususnya di wilayah Kotamadya Jogjakarta, lalu Kabupaten Sleman, dan sekarang sudah masuk di beberapa titik kawasan di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga membuat para developer kesulitan mendapatkan land banking yang masuk matematika bisnis mereka.

Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DIY, terus berusaha mengoptimalkan kinerja sesuai fungsi dan tugasnya sebagai salah satu asosiasi perusahaan berbasis bisnis properti. Tentu saja harus bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik langsung dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah/Kota setempat.

Seperti pernah diungkapkan Totok Budiharto, Kabid Pendataan & Penetapan DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Bantul, bahwa Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir ini menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis perumahan. “Bantul sudah menjadi daerah alternatif para developer untuk membuka perumahan, apalagi sekarang infrastruktur sudah sangat signifikan. Misalnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sudah hampir tersambung dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kemudian faktor keberadaan beberapa Kampus Ternama, misalnya UMY Terpadu di kecamatan Kasihan, pembangunan kampus Terpadu UIN yang ekspansi ke kecamatan Pajangan dengan rencana membuka lahan 70 hektar, dan yang terbaru sudah dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport akan memberi efek signifikan untuk membuat ekspansi perumahan ke sisi Selatan kota Jogja menjadi lebih pesat,” terangnya.

Setelah Moratorium Perumahan di Kabupaten Bantul di 5 Kecamatan berakhir di akhir 2016, membuat Kabupaten di sisi Selatan DIY ini mengalami pertumbuhan signifikan di bidang perijinan, khususnya yang terkait dengan bangun bangunan. Sebagai salah satu dinas yang memegang peran penting regulasi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berupaya melakukan terobosan dan inovasi pelayanan. DPMPT Kabupaten Bantul terus berupaya menjadi lembaga pelayanan yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Seperti diungkapkan oleh Ir. Sri Muryuwantini, MM., selaku Kepala DPMPT Kabupaten Bantul, bahwa secara bertahap DPMPT ingin mewujudkan pelayanan yang optimal dan ideal, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat perihal reformasi birokrasi. Salah satu wujudnya yakni pemangkasan birokrasi yang dirasa menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat dan investor. “Secara bertahap dan kontinu, kami akan terus mencari formula yang ideal dan melakukan berbagai evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik diberikan dengan menilai unsur-unsur seperti penerapan Standar Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, SDM, Sarana Prasarana, serta inovasi.

Setelah sebelumnya mereview perihal mekanisme regulasi rumah susun dan apartemen komersial kota Jogjakarta, diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk mengaplikasikannya di masyarakat. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Rumah Susun. Hal ini digunakan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun pemkot sebagai pihak regulatornya. Berbagai pengertiannya sebagai petunjuk pelaksanaan Perwal tersebut, khususnya sebagai acuan untuk menegakkan koridor legalitas di bisnis rumah susun komersial atau sering disebut Apartemen.

Magnet Jogjakarta sebagai destinasi wisata maupun pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan faktor yang menjadi alasan banyak pelaku bisnis properti lokal maupun yang berskala nasional, membidik Jogjakarta sebagai target untuk dijadikan obyek pembangunan maupun pengembangan bisnis properti komersial. Kecepatan laju pembangunan infrastruktur bangunan komersial yang cukup pesat, khususnya di wilayah kotamadya Jogjakarta harus dikendalikan, supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif ke depannya. Dengan semakin terbatasnya lahan di area perkotaan, sangat logis apabila arah pembangunan beralih ke konsep vertical building.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, Setiono menjelaskan, keterbatasan lahan di perkotaan untuk pemenuhan tempat tinggal menjadi alasan hunian vertikal sebagai solusinya. “Kebutuhan pasar saat ini untuk wilayah Kota akan mengarah pada hunian vertikal, misalnya rumah susun. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya harga tanah dan satu-satunya jalan adalah membangun hunian vertikal. Begitu pula dengan fenomena maraknya pembangunan rumah susun komersil atau lebih kenal dengan Apartemen mulai tumbuh di beberapa titik wilayah kotamadya Jogjakarta,” ucapnya.