Teras

Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas), sebagai salah satu wadah organisasi pengembang perumahan dalam skala nasional. Wadah organisasi yang dideklarasikan dan didirikan pada tanggal 23 Februari 2009 di Jakarta ini, menjadi suatu wadah organisasi yang bertujuan menghimpun pengusaha (perusahaan), koperasi, ataupun perorangan yang berusaha menjadi pengembang kecil Perumahan Sederhana Sehat Tapak dan Susun di seluruh Indonesia. Meningkatkan profesionalisme dan mendorong terciptanya peningkatan kualitas usaha pengusaha pengembang kecil, meningkatkan kualitas dan mutu dalam penyediaan perumahan sederhana sehat tapak dan susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta berperan aktif dalam pembangunan nasional khususnya dalam pengembangan perumahan sederhana sehat.

Kabupaten Bantul selama 5 tahun terakhir, terbukti masih menjadi kabupaten yang menjadi penyangga utama terhadap supply perumahan di DIY. Secara geografis, Bantul memang menjadi salah satu kawasan perkembangan perkotaan Jogja, karena sangat dekat dengan Kotamadya Jogja dan wilayah lain milik Kabupaten Sleman.

Percepatan PTSL membutuhkan support dari sebuah terobosan, salah satunya penggunaan teknologi serta aplikasi berbasis digital. Tanpa adanya program percepatan, dibutuhkan waktu sangat lama untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Selain teknologi, juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi. “Kami, selaku pelaksana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diberikan arahan supaya menggunakan Information Technology (IT).Transformasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menuju Era Digital menjadi tema besar dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Februari 2019”, ujar Tri Wibisono, ST. MT, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DIY.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga maupun antar pemangku kepentingan misalnya pengusaha, BUMN, dan bahkan pemerintah. Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas aset properti berupa bidang tanah yang dimiliki.

Namun, banyak masyarakat yang sudah membayangkan prosedur birokrasi berupa berkas, formulir, dan identitas dalam proses sertifikasi yang membuat banyak warga yang cenderung 'malas' mengurus legalitas aset tanah mereka. Pemerintah pun merespon fenomena tersebut dengan reformasi birokrasi di lembaga pelayanan masyarakat. Melalui Kementerian ATR/BPN, sejak tahun 2017 pemerintah telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mempunyai perkembangan yang pesat dan mempunyai daya tarik yang kuat bagi investor. Daya tarik tersebut antara lain yaitu sebagian besar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman, mempunyai udara yang sejuk karena berada di lereng Gunung Merapi, mempunyai kestabilan tanah dan mempunyai air tanah yang berlimpah.

Melihat perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam, diperlukan sebuah kontrol baik dari sisi regulasi terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan sesuai perkembangan jaman adalah sebuah kebutuhan guna mengakomodasi berbagai kepentingan, terlebih menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

DPD REI DIY kembali menghadirkan Pameran properti bertajuk REI EXPO 2018 yang digelar pada tanggal 19-25 Desember 2018 di Atrium Ambarrukmo Plaza. Dalam pameran tersebut masyarakat bisa menemukan beragam jenis properti mulai dari rumah, apartemen, perkantoran hingga niaga. Dengan jumlah proyek yang tersebar diseluruh indonesia, dan menghadirkan 34 pengembang properti terbaik anggota REI, baik pengembang lokal maupun skala nasional dan 4 perbankan pemerintah sebagai pendukung pameran.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut dalam pelaksanaannya di atur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Sleman No. 49 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dalam Perbup tersebut dijelaskan pembagian bangunan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu bangunan gedung pada umumnya, bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan fungsi khusus. Bangunan gedung pada umumnya adalah bangunan untuk tempat tinggal. Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk usaha, Sosial Budaya, Keagamaan, fungsi Ganda/ Campuran. Sedangkan bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Penggolongan bangunan gedung tersebut akan berpengaruh pada perizinan dan biaya retribusi yang harus dikenakan. Secara persyaratan administrasi bangunan gedung harus memiliki surat yang menyatakan status hak tanah atau izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Dispensasi IMB sedang dilaksanakan untuk seluruh bangunan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sleman yang diperuntukkan sebagai rumah tinggal, dengan pemberian kemudahan dalam pembuatan IMB.

Seperti sudah di perkenalkan secara singkat di edisi sebelumnya (edisi 76-red), perihal OSS (Online Single Submission). Pemerintah kabupaten Bantul lewat DPMPT juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus penerapan program Online Single Submission (OSS). Program ini memungkinkan calon investor mendaftarkan penanaman investasinya melalui sistem terintegrasi dalam jaringan secara nasional. Sri Muryuwantini selaku Kepala DPMPT Bantul mengatakan, OSS merupakan program layanan perizinan penanaman modal satu pintu yang digenjot pemerintah pusat. Program ini sejalan dengan yang sudah diatur dalam Permendagri tentang PTSP. Daerah wajib memotong durasi layanan, menyederhanakan jenis dan prosedur layanan. Wajib pula menguatkan manajemen pengelolaan pelayanan perizinan, didukung dengan perizinan secara elektronik. Pengajuan pendaftaran perizinan tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.