Teras

Semakin terbatasnya lahan untuk kawasan perumahan dan permukiman di Jogjakarta dikhawatirkan membuat kota ini menjadi tidak ramah untuk tempat tempat tinggal bagi masyarakat. Bantul sebagai bagian dari
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa tahun terakhir ini menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis perumahan di kota Jogja. Lahan yang masih cukup luas, didukung dengan harga tanah yang mungkin masih cukup terjangkau, menjadi magnet besar para pengembang untuk melebarkan sayap propertinya. Melihat pertumbuhan properti di Kabupaten Bantul yang meningkat tajam, maka Pemerintah Kabupaten Bantul secara khusus telah mengatur pertumbuhan perumahan dengan menerapkan ketentuan perijinan yang wajib dipenuhi. Goal dari berbagai perijinan yang diterapkan adalah untuk melindungi pengembang dan konsumen , serta terciptanya iklim perumahan yang sehat dan legal.

Ciri sebuah kawasan atau kota yang berkembang adalah banyak bermunculannya gedung-gedung atau bangunan baru. Jika tidak ditata dengan benar, bukannya malah mempercantik atau mempercepat laju ekonomi malah akan memperburuk dan membuat macet suatu kawasan. Sebuah bangunan hendaknya fungsional, menjamin kesehatan, keamanan, dan kenyamanan serta kemudahan bagi para penggunanya dan hendaknya bangunan itu selaras dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sebuah peraturan untuk mengatur tumbuh kembangnya suatu bangunan yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu Pemerintah kota Jogjakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Terbitnya Perda nomor 2 diikuti pula dengan munculnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam memilih pengembang atau dalam hal ini penyedia rumah, kita harus jeli dan cermat. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus di luaran tentang pengembang yang bermasalah. Entah itu melakukan penipuan dengan membawa kabur uang konsumen, waktu perampungan pembangunan yang tak kunjung usai, atau legalitas yang bermasalah. Untuk menghindari generalisasi pengembang yang nakal, maka pada 11 Januari 1972, beberapa pengembang bersatu dan berkumpul dalam kibaran bendera Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

Bangunan gedung didirikan sebagai sarana manusia untuk mendukung peningkatan taraf hidup. Berdasar fungsinya, bangunan gedung dapat dibagi menjadi beberapa fungsi seperti, fungsi untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Disini peran pemerintah akan sangat penting untuk mengkontrol pertumbuhan bangunan gedung. Pemerintah daerah Sleman dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Kami hadirkan pula artikel yang merupakan penjelasan tambahan yang di sinergikan dengan tema yang terdapat di Gerbang dan yang diharapkan sebagai unsur pelengkap dan penyeimbang (oposan berita) yang akan memberikan keseimbangan pemberitaan sekaligus memberikan gambaran secara obyektif dari sebuah tema, khususnya dari narasumber yang berlatang belakang penerbitan sebuah regulasi atau aturan-aturan hukum maupun kode etik yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik konsumen ataupun produsen dari sebuah proyek properti.