Teras

Ada berbagai pajak dan bea yang harus Anda bayar saat membeli properti. Besarannya tergantung jenis dan nilai properti yang dibeli. Tapi, secara keseluruhan angkanya cukup besar. Karena itu Anda perlu memahaminya agar tidak tergagap saat membayarnya.

Penjualan sebelum pembangunan properti dimulai telah menjadi trend model dalam beberapa tahun terakhir ini, namun masih banyak PR sering dilupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaannya. Untuk mencegah permasalahan atau tuntutan di kemudian hari maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Peluang bisnis pada sektor properti (perumahan) menjadi hal yang menggairahkan bagi para pengembang. Permintaan pasar yang besar menimbulkan harapan, memperoleh keuntungan di sektor ini juga akan besar. Hingga sering muncul permasalahan dalam perjalanan seperti pengembang yang melupakan legalitas dari produk mereka dan hanya memikirkan profit semata. Pada akhirnya konsumenlah yang menjadi korbannya. Untuk menjaga legalitas suatu produk perumahan diperlukan kerjasama antara konsumen, pengembang dan pemerintah. Banyaknya kasus tentang legalitas yang tidak komplit, saat ini menuntut sikap kritis dari konsumen untuk menanyakan kelengkapan legalitas produk yang dijual. Sedangkan bagi pengembang agar produk perumahannya tidak mengalami kendala dalam perijinan, diharapkan melakukan langkah-langkah sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.

Berbicara rumah sebagai salah satu kebutuhan primer manusia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan permintaan rumah yang terus ada, saat ini para pelaku bisnis perumahan maupun pemerintah dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar. Keterbatasan dan semakin mahalnya harga dasar lahan menjadi kendala dalam menyuplai permintaan rumah di masyarakat. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan agar kebutuhan rumah dari semua segmen masyarakat dapat terpenuhi.

Kecepatan laju perkembangan pembangunan bangunan komersial yang tidak terkendali di wilayah kota Jogjakarta menimbulkan banyak dampak negatif. Pembangunan bangunan komersial khususnya berupa bangunan vertical building di kota Jogja berdampak pada semakin padatnya kawasan di wilayah kota Jogja. Selain itu masalah lalu lintas juga terkena imbas dari pembangunan yang tidak terkendali tersebut. Kawasan yang dahulunya jarang terjadi kemacetan sekarang telah menjadi simpul-simpul kemacetan baru di kota Jogja. Selain masalah lalu lintas, banyak pula masalah-masalah sosial yang timbul dari laju pembangunan vertical building yang tidak terkendali di Jogjakarta.

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sedang tujuan pendaftaran tanah sesuai Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Ada gula ada semut, mungkin ungkapan ini cukup tepat untuk menggambarkan iklim properti di kota Jogja. Berbagai ikon yang melekat pada tubuh kota Jogja cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis properti untuk mengembangkan sayap properti di kota pendidikan, budaya dan wisata ini. Terlihat dari masuknya pengembang bertaraf nasional dan pengembang baru serta pengembang lama yang terus membuka produk terbaru. Iklim pertumbuhan properti yang menggeliat dengan cepat perlu adanya wadah bagi para pengembang supaya tak asal menawarkan produk properti.

Jika konsumen mendapatkan sertifikat tanah dengan status Hak Guna Bangunan saat membeli rumah pada sebuah pengembang, itu adalah hal yang benar. Kadang konsumen akan bertanya – tanya kenapa statusnya Hak Guna bangunan bukan Hak Milik seperti pada umumnya. Sesuai mekanisme perizinan perumahan yang berlaku, sertifikat yang diterbitkan atas kavling perumahan berupa sertifikat hak guna bangunan (HGB). Sertifikat HGB berlaku dalam kurun waktu tertentu. Setelah serah terima kepada konsumen HGB bisa ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik (HM). Sebagai gambaran / bahan pertimbangan kami sampaikan mekanisme Perizinan Perumahan di Kabupaten Sleman seperti dalam gambar Bagan Proses Perijinan.

Saat ini kota yang terkenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata ini tengah tumbuh pesat jenis hunian vertikal. Vertical House dapat dibagi menjadi jenis residence dan komersial. Jenis residence adalah apartemen atau rumah susun, sedangkan kategori komersial dapat berupa office, atau condotel. Hunian vertikal residence atau sering disebut rumah susun, atau apartemen kini tumbuh subur sebagai pilihan hunian baru. Banyak yang bertanya, apakah sudah saatnya hunian vertikal hadir di kota Jogja? Menurut Remigius Edy Waluyo, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melihat semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan sebagai hunian dengan aksesibilitas yang dekat dengan kota, dan untuk lebih menghemat waktu, kedepannya hunian jenis vertikal adalah salah satu alternatif pilihannya. “Melihat beberapa pertimbangan, seperti tanah yang semakin terbatas, dan kemacetan jalan yang sudah mulai terasa, saya rasa kedepannya, masyarakat Jogja juga harus mulai memilih rumah susun sebagai alternatif pilihannya”, paparnya.