Teras

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Fasilitas FLPP ini dapat digunakan untuk pembelian rumah sejahtera tapak atau rumah susun.

Kehadiran berbagai fasilitas dalam kawasan perumahan merupakan daya tarik tersendiri bagi sebagian konsumen. Fasilitas standar dalam perumahan adalah keamanan, jalan, taman, dan jaringan listrik, air, dan limbah. Namun, ada beberapa pengembang yang memberikan fasilitas khusus untuk menambah kenyamanan dalam kawasan perumahan yang mereka jual. Namun dalam perkembangannya berbagai fasilitas yang dihadirkan dalam kawasan perumahan malah bisa menjadi beban bagi penghuni perumahan jika tidak ada kejelasan tentang pengelolaannya. Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir menjadi daerah yang sedang tumbuh berkembang berbagai kawasan perumahan. Perumahan-perumahan dengan berbagai fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadahi banyak ditawarkan. Kehadiran berbagai prasarana, sarana dan utilitas dalam kawasan tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah untuk kejelasan pengelolaannya.

Properti masih menjadi incaran bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Investasi properti terbukti memberikan keuntungan yang menarik. Jogja sebagai kota pendidikan dan pariwisata tengah marak dengan jenis investasi properti jenis Apartemen dan Condotel. Demand hunian bergaya apartemen saat ini masih sangat tinggi. Meski tergolong baru, namun beragamnya penghuni dan tingginya permintaan hunian menjadi beberapa alasannya. Beragamnya penduduk Jogja membawa gaya hidup yang berkembang. Hunian bergaya apartemen saat ini menjadi salah satu pemenuhan gaya hidup yang juga menyimpan investasi.

Pasar properti khususnya Rumah Susun seperti apartemen dan condotel di kota pendidikan saat ini sedang mengalami fase yang sangat positif. Berdirinya rusun (apartemen/condotel) merupakan sebuah langkah para pelaku bisnis properti dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan (papan) yang masih besar. Di tengah tingginya permintaan hunian dan semakin sempitnya lahan yang dapat digunakan sebagai perumahan, hunian jenis rusun/apartemen/condotel seolah menjadi jawaban paling tepat. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun pada suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Perkembangan Kabupaten Sleman kental terasa dipengaruhi oleh pertambahan penduduk sebagai akibat daya tarik Sleman sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, rekreasi/pariwisata dan sejenisnya. Daya tarik tersebut dianggap memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan kehidupan. Salah satu dampak yang timbul dari perkembangan kehidupan tersebut adalah terjadinya perubahan fisik, khususnya penggunaan lahan, sosial dan ekonomi, sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan permukiman, sarana dan prasarana usaha/perekonomian, transportasi, telekomunikasi, utilitas kota, dan prasarana lainnya yang mendukung kehidupan. Tuntutan perkembangan tersebut tentu saja harus diimbangi dengan tetap tersedianya ruang terbuka hijau yang memadai.

Tanah menjadi unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di atas tanahlah semua kegiatan hidup dan penghidupan dilakukan oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun membuat kebutuhan atas tanah terus meningkat disisi lain ketersediaan tanah terbatas. Kondisi ini akan menimbulkan konflik kepentingan antar individu maupun antar warga apabila tidak dikelola dan diatur dengan baik. Usaha pemenuhan kebutuhan tempat tinggal saat ini tengah menjadi permasalah, ditengah semakin terbatasnya lahan. Salah satu pihak yang ikut andil dalam usaha pemenuhan tersebut adalah pelaku bisnis perumahan atau pengembang.

Prospek properti Jogja tahun 2014 diyakini masih akan mengalami pergerakan, tetapi tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya. Harga dasar tanah yang sudah merangkak naik bahkan tergolong tak terkontrol, peraturan-peraturan terbaru mengenai pembangunan perumahan, peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan perumahan, suku bunga perbankan yang tinggi, dan iklim politik adanya pemilihan umum menjadi alasan perlambatan tersebut. “ Di tahun ini bisnis properti Jogja akan mengalami perlambatan dibanding tahun kemarin, namun di Jogja ini cukup spesifik, konsumen properti Jogja yang tak hanya berasal dari lokal tetapi nasional membuat permintaan properti di kota ini masih cukup prospektif, kalupun terjadi perlambatan mungkin dikisaran 10 hingga 15 persen”, papar Remigius Edy Waluyo, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lebih lanjut tuturnya, kekhasan dan ikon kota Jogja dengan berbagai keunikannya menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen nasional. Iklim sosiologis masyarakat Jogja yang ramah dan iklim politik Jogja yang masih nyaman untuk sebuah hunian, membuat mereka ingin menikmati kota Pendidikan dan pariwisata ini. “ Yang jelas banyak alasan bagi konsumen nasional untuk merasakan tinggal di kota Jogja”, ucapnya singkat.

Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa tahun terakhir ini menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis perumahan di kota Jogja. Lahan yang masih cukup luas, didukung dengan harga tanah yang mungkin masih cukup terjangkau, menjadi magnet besar para pengembang untuk melebarkan sayap propertinya. Pergerakan nyata para pengembang dalam menyasar daerah Bantul terlihat dengan semakin banyaknya proses pembangunan perumahan di berbagai sudut Kabupaten Bantul. Melihat pertumbuhan properti di Kabupaten Bantul yang meningkat tajam, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara khusus telah mengatur penyelenggaraan perumahan yang wajib dipenuhi oleh setiap pengembang.

Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penyempurnaan ketentuan Loan To Value (LTV) atau Financing To Value (FTV) untuk kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi beragunan properti. Sebagai informasi, dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tertanggal 24 September 2013, BI mengatur besaran kredit pemilikan rumah (KPR) pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai 30 September 2013 serentak untuk bank konvensional, bank syariah dan unit usaha syariah. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 itu maka BI sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Surat Edaran No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 dan Surat Edaran No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012, yang hanya membatasi pemberian maksimal KPR paling tinggi 70 % dari nilai agunan (harga rumah) dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 m².

Sertipikat hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri. SHGB dapat diberikan atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan (oleh Pemerintah) atau Tanah Hak Milik oleh pemegang Hak Milik. Sertipikat Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu pemakaian maksimal sampai dengan 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Setelah melewati jangka waktu tersebut pemegang sertipikat harus melakukan perpanjangan atau menaikan hak atas tanah menjadi Hak Milik. Setiap masyarakat yang membeli rumah dari developer hanya akan mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Mengapa demikian? Karena setiap pengembang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya boleh memperoleh Hak Guna Bangunan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.